Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa korupsi telah menyebar luas di lingkungan birokrasi, BUMN, dan BUMD. Praktik korupsi yang mengakar ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia dan tidak boleh diabaikan.
tuturnya dalam pidato saat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Prabowo mengklaim bahwa di awal tahun 2025, pemerintah telah berhasil mengidentifikasi serta mengamankan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang rentan terhadap korupsi. Dana tersebut antara lain mencakup biaya perjalanan dinas dan anggaran alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
ungkap Prabowo.
Prabowo juga menyoroti masalah kebocoran kekayaan negara ke luar negeri atau “net outflow of national wealth”. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara gagal. Pemerintah berencana untuk mengambil langkah-langkah strategis, meskipun mungkin tidak populer, untuk melindungi kekayaan nasional. Selain itu, ia juga menyebutkan adanya distorsi ekonomi yang menyebabkan rakyat tidak sepenuhnya merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi meskipun rata-rata tumbuh 5% selama tujuh tahun terakhir. Di sisi lain, Prabowo mengapresiasi pertumbuhan ekonomi 5,12% pada Kuartal II – 2025 dan peningkatan realisasi investasi Semester I – 2025 hingga Rp 942 triliun, yang naik 13,6% dibanding tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
ujarnya. (N-7)
—
