Pemerintah Provinsi Jakarta diingatkan agar tetap menempatkan penanganan banjir sebagai prioritas utama meskipun harus menghadapi pengurangan anggaran pada Dinas Sumber Daya Air. Upaya ini esensial untuk mengatasi tantangan penanggulangan banjir yang terus terjadi.
Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, mengungkapkan bahwa meskipun ada pengurangan anggaran yang signifikan untuk Dinas Sumber Daya Air pada tahun anggaran 2026, fokus utama tetap harus pada penanganan banjir. Ia tidak merinci besaran pemangkasan tersebut, tetapi menekankan perlunya Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk memprioritaskan penanganan banjir.
“Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,”
tuturnya di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Yuke yakin bahwa meskipun terjadi efisiensi, anggaran yang ada masih dapat digunakan untuk program-program utama dan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang diperoleh dari reses, musrenbang, serta aspirasi dewan. “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,”
katanya.
Ia juga berkomitmen untuk memastikan proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air dapat dioptimalkan tanpa perubahan termin. “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,”
ujarnya.
