Presiden Prabowo Subianto mengundang investor asing dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah, untuk terlibat dalam pembangunan proyek nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.
Ajakan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis, 12 Juni 2025.
“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,”
kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memulai proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa yang sangat penting untuk mengantisipasi ancaman banjir rob serta perubahan iklim yang ekstrem.
“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,”
kata dia.
Prabowo menjelaskan bahwa proyek ini membentang sepanjang 500 kilometer, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Proyek ini telah direncanakan sejak 1995 dengan biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai US$ 80 miliar, dan tahap awal di Teluk Jakarta diharapkan dapat selesai dalam 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,”
kata Prabowo.
Dia menambahkan bahwa untuk memulai proyek besar ini, akan dibentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Lembaga ini akan memastikan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan tahap awal proyek di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,”
jelas Prabowo.
—
