Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa revitalisasi tambak di pantura Jawa Barat dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Program ini juga diharapkan mendorong efek domino positif lainnya seperti penyediaan fasilitas perumahan bagi para pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Trenggono menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Investasi yang direncanakan mencapai Rp26 triliun akan disalurkan untuk pengembangan budidaya di pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk meningkatkan produksi perikanan dan mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat dengan protein ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi 78 ribu hektare tambak yang kurang produktif di pantai utara Jawa.
Program revitalisasi akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025, diawali di Provinsi Jawa Barat. Tahap awal ini akan menargetkan 20.413,25 hektare tambak di lahan pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mempercepat penerapan revitalisasi tambak Pantura, pada 25 Juni 2025 dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Juga ditandatangani Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu mengenai Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di empat kabupaten tersebut.
—
