Dalam upaya memperkuat sektor pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi. Inisiatif ini bertujuan menambah nilai produk pertanian, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,”
kata Mentan usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Mentan menegaskan potensi ekonomi yang besar dari hilirisasi komoditas kelapa di Indonesia.
“Kita hilirisasi kelapa dalam menjadi coconut milk danmenjadi VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik sampai 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat kenaikannya, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, dikali lima puluh, itu akan menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa,”
jelas Mentan.
Selain kelapa, pemerintah juga merancang hilirisasi untuk komoditas gambir, yang telah menyuplai 80% kebutuhan global. Produk turunannya berpotensi digunakan dalam produksi tinta Pemilu hingga kebutuhan rumah tangga.
Strategi serupa akan diterapkan untuk komoditas sawit di bawah kendali pemerintah, di mana tandan buah segar (TBS) akan diproses menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, dan mentega.
“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,”
imbuh Amran.
Di samping itu, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk mendukung pengembangan perkebunan dan hortikultura.
“Kita akan berikan benih, bibit kepada seluruh petani Indonesia. Luar perkebunan kakao, kopi, kelapa dalam, mente, dan pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,”
kata Mentan.
—
