Pemerintah Yakin Capaian Ekonomi 2025

Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,2% dapat tercapai. Optimisme ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (15/12/2025).

“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,” kata Airlangga.

Airlangga menyampaikan bahwa stabilitas perekonomian nasional, indikator makro ekonomi, upaya mendorong konsumsi akhir tahun, dan penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan fokus utama pemerintah saat ini.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan tetap mengalami surplus, sementara cadangan devisa berada di level tinggi. Pertumbuhan kredit nasional tetap positif dengan dukungan likuiditas yang kuat, yang akan berdampak positif bagi perekonomian tahun depan.

“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, pemerintah berupaya mendorong konsumsi masyarakat melalui berbagai program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik secara daring maupun ritel nasional. Sektor pariwisata juga digerakkan dengan berbagai acara nasional sepanjang Desember.

“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,” ungkapnya.

Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, Airlangga mengusulkan adanya kebijakan fleksibilitas kerja.

“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” ujarnya.

Airlangga menilai bahwa penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga sangat penting dilakukan melalui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan nasional.

“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,” kata dia.