Habib Syarief, Anggota Komisi X DPR RI, meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih penerima beasiswa LPDP. Hal ini dilakukan menyusul adanya pernyataan dari seorang mantan penerima beasiswa berinisial DS yang kurang mencerminkan nilai nasionalisme, serta adanya dugaan pelanggaran oleh pasangannya.
“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,”
kata Habib dari Jakarta, Senin.
Habib menegaskan bahwa para penerima beasiswa LPDP harus menunjukkan integritas dan komitmen yang kuat karena dana beasiswa ini bersumber dari uang negara. Setiap dana yang dikeluarkan LPDP merupakan bentuk tanggung jawab besar secara moral dan hukum.
Legislator asal Jawa Barat ini berpendapat bahwa insiden tersebut harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem seleksi penerima beasiswa, tidak hanya menguji kecakapan akademik tetapi juga komitmen kebangsaan. Ia menyoroti bahwa LPDP bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak bangsa.
Habib berharap bahwa kualitas SDM yang meningkat melalui program LPDP tidak hanya bermanfaat bagi individu penerima, tetapi juga memberikan dampak positif bagi negara. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan penilaian ulang terhadap alumni LPDP untuk memastikan bahwa komitmen yang ada tetap dilaksanakan. Selain itu, ia mendukung tindakan tegas LPDP dalam memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan pemberian sanksi jika perlu.
“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,”
kata Habib.
—
